WASPADAI PENYAKIT PNEUMOKOKUS (IPD/INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE) APA YANG IBU KETAHUI TENTANG PENYAKIT PNEUMOKOKUS (IPD)???????????

·         IPD adalah sekelompok penyakit yang terdi dari:

1.       Radang paru (pneumonia)

2.       Radang selaput otak (meningitis)

3.       Infeksi darah (bakteremia)

4.       Sepsis (kelanjutan infeksi darah yang dapat mengakibatkan syok dan kegagalan fungsi organ tubuh)

Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan cacat dan kematian.

·         IPD disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia (Pneumokokus)

·         Bakteri ini hidup secara normal di rongga hidung dan tenggorokan

·         Penularannya melalui percikan ludah ketika berbicara, batuk, dan bersin

·         Penyakit ini berakibat fatal dan dapat menyabebkan kematian/cacat permanen

·         Terutama menyerang bayi dan anak-anak di bawah usia 2 tahun

·         Anak-anak di atas usia 2 tahun masih berisiko terkena IPD karena berinteraksi dengan dunia luar

·         Bekteri tersebut banyak yang kebal terhadap antibiotika

·         Factor pemicu terjangkitnya penyakit ini karena kondisi tubuh anak sedang turun atau baru sembuh dari penyakit

·         Bisa disembuhkan, tetapi tetap membawa gejala sisa seperti kelumpuhan dan kehilangan pendengaran

MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI!

CEGAH INFEKSI PNEUMOKOKUS DENGAN VAKSINASI DINI

ü  CEGAH PNEUMONIA

ü  CEGAH MENINGITIS

ü  CEGAH INFEKSI DARAH DAN INFEKSI TELINGA TENGAH

“PROTECT THE CHILDREN

MULTIPLE INTELLIGENCE ATAU KECERDASAN MAJEMUK

Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa sedikitnya manusia memiliki Sembilan bidang kecerdasan:

1.       Kecerdasan gerak tubuh, yakni kecerdasan yang mencakup bakat dalam mengendalikan gerakan tubuh dan keterampilan dalam menggunakan peralatan

2.       Kecerdasan gambar dan ruang, yakni kecerdasan yang mencakup kemampuan dalam membayangkan serta menciptakan kembali gambar

3.       Kecerdasan bahasa, yakni kecerdasan dalam mengolah kata

4.       Kecerdasan logika dan angka, yakni kecerdasan dalam hal-hal yang membutuhkan kemampuan berhitung, pemahaman konsep-konsep matematika, serta logika berpikir

5.       Kecerdasan dalam music, yakni  kecerdasan yang mencakup kemampuan dalam menyerap dan menciptakan irama dan melodi

6.       Kecerdasan intrapribadi, yakni kemampuan mengakses perasannya sendiri, membedakan berbagai macam emosi dan menggunkan pemahamannya untuk memperkaya dan membimbing hidupnya

7.       Kecerdasan antarpribadi, yakni kemampuan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain

8.       Kecerdasan memahami alam, yakni kemampaun untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mengasifikasi, bentuk-bentuk di alam

9.       Kecerdasan moral, yakni kemampuan dalam memahami dan menerapkan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengenali potensi anak, di antaranya:

1.       Memperkenalkan anak dengan berbagai kegiatan. Jangan membatasi anak pada satu atau dua jenis kegiatan saja, dan jangan menyamakan minat anak dengan minat oarangtua

2.       Beri  kesempatan anak untuk focus pada satu atau lebih bidang tertentu, sehingga mereka bisa mempelajari lebih dalam mengenai bidang tersebut

3.       Orangtua harus mengamati minat dan kegiatan yang disukai anak

4.       Buka kesempatan komunikasi dengan anak mengenai hal-hal yang disukai dan tidak disukainya

5.       Cari tahu perasaan anak saat melakukan kegiatan tertentu, dan lain-lain

(DR. Rose Mini A.P. MPsi, Andri, Oni, Erny, Atih, dan Anda dalam buku Panduan Mengenal dan Mengasah Kecerdasan Majemuk Anak, Indocam Prima, 2007)

AYO BUNDA….BACA TERUS INFORMASI-INFORMASI PENTING MENGENAI BUAH HATI KITA DI WWW.AMIRAHHASNA.BLOGSPOT.COM. INSYA ALLAH AKAN TERUS SAYA UPDATE INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA……MARI KITA SALING BERBAGI…….TERIMA KASIH……..

NPWP dan PKP

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing.
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha , persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
a. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
b.Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif fotokopi KTP Pengurus.
c. Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain :
a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara;
b. Fotokopi KTP Bendahara.

Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan Persyaratan Administrasi Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) . Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa
1	PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
3	PPh dan PPnBM-PKP	Tgl 15 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
Tahunan
1	PPh-Badan	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	-
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	-

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menebitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak tersebut.

Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.

4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.

5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah

6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi

7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.

8. Restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

PENGERTIAN NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4/KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration.

FUNGSI NPWP

Fungsi NPWP adalah :
- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- sebagai identitas Wajib Pajak.
- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

     Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

PENGERTIAN NPPKP

NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada WP yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Tarif & PTKP

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

KESIMPULAN

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Setelah melaporkan diri, wajib pajak akan memperoleh NPWP, dan untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan Persyaratan Administrasi Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Sumber:

www.pajak.go.id